Opini

Proyek Kereta Api Listrik di Bali, Akankah Terwujud?

Senin, 29 Oktober 2018 | 06:36 WITA

Beritabali.com/ilustrasi/net

DOWNLOAD APP BERITABALI.COM   
Beritabali.com, DENPASAR.
Wacana pembangunan moda trasnportasi kereta api di Bali kembali muncul belakangan ini. Gubernur Bali yang baru, Wayan Koster, menyatakan akan mewujudkan moda transportasi di Bali dalam bentuk proyek kereta api listrik dengan menggandeng PT Kereta Api Indonesia. Meski belum menyampaikan secara detail rencananya termasuk jalur kereta api tersebut, Koster mengklaim desain kereta api yang akan dibangun di Bali akan dibuat dengan desain khusus, berbeda dengan kereta api yang telah ada di Pulau Jawa.

Pilihan Redaksi

  • Kapolresta Denpasar: Bendera di Mesjid Kepaon Tidak Ada Kaitan dengan HTI
  • Pelaku Penculikan Anak di Kubu Berasal dari Cirebon, Diduga Kelainan Jiwa
  • Mencuri HP, Residivis Baru 10 Hari Keluar dari Lapas Kembali Ditangkap
  •  
    Wacana pembangunan moda transportasi kereta api di Bali sebenarnya sudah mulai muncul sejak beberapa tahun lalu. Wacana ini sudah sering muncul di media dengan berbagai komentar dan sudut pandang, mulai dari pejabat tingkat pusat, pejabat di Bali, hingga komentar-komentar dari pengamat transportasi. 
     
    Menurut catatan penulis, di tahun 2013, Wakil Menteri Perhubungan waktu itu, Bambang Susantono, dalam sebuah acara di Kuta menyatakan pihaknya akan mengembangkan transportasi kereta api di Bali dengan koridor Bali utara-selatan, Ubud, hingga ke Bali Barat. Bambang menyatakan akan membuka kesempatan bagi pihak swasta untuk proses pembangunannnya.
     
    Wacana kereta api di Bali juga pernah disampaikan Gubernur Bali sebelumnya, Made Mangku Pastika. Menurut Pastika, pembangunan moda transportasi kereta api yang akan mengelilingi Bali bertujuan untuk menyeimbangkan pembangunan wisata di kawasan selatan dan utara Pulau Bali. Perusahaan kereta api asing yakni China Railway Corporation sempat menyatakan minat untuk membangun monorel keliling pulau Bali dengan investasi sekitar Rp 17 triliun.
     
    Asisten Pemerintah Provinsi Untuk Urusan Ekonomi dan Pembangunan di era Gubernur Mangku Pastika, Ketut Wija, sempat mengatakan, rencana proyek pembangunan infrastur kereta api di Bali tentu akan dihadapkan dengan berbagai kendala. Salah satunya adalah soal perbedaan persepsi yang kerap muncul di berbagai elemen masyarakat. Banyak megaproyek di Bali yang terancam gagal akibat adanya perbedaan persepsi di masyarakat. Persoalan lain yang juga sering dijumpai adalah kesulitan paling mendasar yakni soal pembebasan lahan di Bali yang tergolong mahal, apalagi jika sudah ada pembebasan lahan yang berkaitan dengan tempat ibadah pura.
     
    Meski diprediksi akan menemui kendala, namun Pemerintah Provinsi Bali tetap ingin mewujudkan jalur kereta api untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bali. Selain untuk mengatasi persoalan kemacetan yang sudah terjadi di wilayah Bali Selatan, pembangunan megaproyek kereta api di Bali ini juga diyakini akan mampu membuka destinasi wisata baru di wilayah lain di Bali selain di wilayah selatan Bali yang sudah merasakan "manisnya" kue pariwisata.
     
    Pada tahun 2017, rencana pembangunan kereta api di Bali juga telah ditawarkan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan kepada investor China saat berkunjung ke beijing. Universitas Udayana (UNUD) bekerjasama dengan bank Dunia, juga telah melakukan studi kelayakan untuk proyek ini.
     
    Menteri Perhubungan di era Ignasius Jonan, juga telah menyepakati rencana jalur transportasi kereta api di Bali. Waktu itu Jonan menyatakan siap membangun sarana transportasi kereta api di Bali apabila Pemprov Bali sudah memiliki lahan yang akan digunakan untuk membangun jalur kereta api dan sarana pendukung lainnya. Jonan menyarankan untuk penyertaan modal dimana Pemprov Bali bisa melakukan kerjasama swakelola penuh dengan swasta. Menurut Jonan, APBN tidak bisa membantu semua rencana tersebut karena kendala mahalnya pembebasan lahan di Bali. 
     
    Menurut data Dinas Perhubungan Provinsi Bali, rencana pembangunan perlintasan kereta api di Bali berawal dari Perencanaan Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) yang disusun Kemenhub tahun 2013 silam. Untuk Bali, dalam Ripnas ditetapkan tiga perlintasan, masing-masing Perlintasan KA Gilimanuk (Jembrana)-Denpasar, Perlinatasan KA Denpasar-Padangbai (karangasem), Perlintasan KA Padangbai (Karangasem)-Singaraja (Buleleng). Daerah kemudian menindaklanjuti Ripnas tersebut dengan menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Daerah (Ripda). Dari Ripda itu, muncul lagi 4 tambahan perlintasan, masing-masing Perlintasan KA Antosari (Tabanan)-Seririt (Buleleng), Perlintasan KA Gilamanuk (Jembrana)-Singaraja (Buleleng), Perlintasan KA Mengwitani (Badung)-Sukasada (Buleleng), dan Perlintasan KA Sarbagita (Denpasar-Bangli-Gianyar-Tabanan). Total ada 7 perlintasan kereta api untuk Bali. Namun, yang menjadi prioritas utama adalah Perlintasan Kereta Api Mengwitani-Sukasada. Alasan utamanya untuk memecahkan persoalan konektivitas yang memicu ketimpangan Bali Utara-Bali Selatan.
     
    Wacana pembangunan jalur transportasi di Bali tentu sangat bagus karena sudah pasti akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan wisatawan serta untuk pengembangan kawasan lainnya di Bali, selain kawasan Bali selatan yang sudah berkembang cukup pesat. Transportasi kereta api di Bali juga akan menjadi pilihan alternatif bagi warga maupun wisatawan yang berwisata ke Bali. Bayangkan saja, seperti apa nyamannya jika sudah ada jalur trasportasi kereta api, misalnya dari Denpasar menuju Jembrana, atau dari Denpasar menuju Singaraja di Bali utara. Tentu perjalanan akan relatif menjadi lebih singkat dan menyenangkan, tidak melelahkan dan menempuh waktu perjalanan yang lama seperti saat ini.
     
    Meski rencana ini sangat bagus, namun Pemerintah Provinsi Bali didukung oleh Pemerintah Pusat, tentu harus membuat perencanaan yang sangat matang agar hal ini bisa terwujud dan berjalan dengan lancar. Salah satu persoalan yang harus diantisipasi adalah persoalan pembebasan lahan untuk membangun jalur perlintasan kereta api. Karena seperti diketahui bersama, pembebasan lahan ini sering menjadi penyebab atau kendala dalam sebuah pembangunan infratruktur baru. Apalagi lahan atau tanah di Bali kini sudah tergolong mahal.
     
    Contohnya saja Pembangunan jalur rel kereta api di Sulawesi Selatan yang pernah terkendala pembebasan tanah atau lahan. Kendala yang sama juga terjadi di Papua. Pembangunan jalur kereta Trans Papua juga terkendala pembebasan lahan yakni ganti rugi tanah masyarakat yang nilainya besar.
     
    Selain antisipasi soal pembebasan lahan, yang juga harus diperhatikan adalah memperhatikan dan menyerap aspirasi masyarakat agar nantinya tidak ada perbedaan persepsi. Harus ada persamaan persepsi antar elemen masyarakat di Bali bahwa pembangunan jalur kereta api di Bali ini untuk kepentingan semua pihak termasuk masyarakat yang berada di wilayah yang belum begitu berkembang secara ekonomi.
     
    Selain dua masalah di atas, hal lain yang juga perlu diperhatikan dan dimatangkan sebelumnya adalah soal sumber investasi atau pendanaan proyek, pelaksana proyek

    Pilihan Redaksi

  • Genjek Kolosal Sukses Ukir Rekor Muri dengan Jumlah 18.012 Peserta
  • Manusia Bali Memasuki Eksistensi Menjadi Manusia Ekonomis
  • Wagub Cok Ace Bersama Menteri KP Susi dan Menlu Retno Lepas 100 Ribu Tukik
  • , dan hal-hal teknis lainnya yang harus dimatangkan betul agar proyek ini bisa berjalan sesuai harapan.
     
    Masyarakat Bali tentu berharap agar rencana megaproyek jalur kereta api di Bali ini bisa terwujud dan tidak hanya sekadar wacana. Masyarakat tentu akan semakin skeptis atau tidak percaya terhadap pemerintah jika nantinya proyek ini tidak berhasil terwujud. 
     
    Selain wacana jalur kereta api di Bali, sebelumnya juga muncul wacana pembangunan megaproyek infrastruktur lainnya di Bali seperti Bandara Intenasional Bali Utara (BIBU) di Buleleng, jalan pintas atau short cut Singaraja, hingga wacana jalan by pass atau tol Denpasar-Gilimanuk. Pemerintah Propinsi Bali dalam hal ini pucuk pimpinan Gubernur Bali, sebaiknya agar lebih "irit bicara" dalam menyampaikan sebuah wacana mega proyek di Bali kepada publik. Agar jangan sampai di kemudian hari semua yang disampaikan hanya tinggal wacana yang nantinya tidak terwujud. Semoga saja jalur kereta api keliling Bali ini bisa terwujud.  [Beritabali.com/putra setiawan]

    Penulis : Putra Setiawan

    Editor : psk


    TAGS : Kereta Api Listrik Bali



    Opini Lainnya :


    Berita Lainnya

    Trending Opini

    Berita Bali TV